PENYEBAB TERJADINYA DEFISIT ANGGARAN DAN LILITAN UTANG DI NEGARA INDONESIA

Artikel 

Defisit anggaran dan lilitan hutang

Religius zega, kamis, 10 Desember 2015 

16;55 Pm

Negara Indonesia merupakan salah satu negara besar yang jumlah penduduknya menduduki urutan ke empat terbesar di dunia dan bahkan pernah menduduki urutan ke tiga. Selain itu indonesia juga merupakan negara besar yang dapat diukur dari luasnya wilayah serta luasnya lautan yang mengandung sumber daya alam yang luar biasa. Sejak Indonesia merdeka dari tahun1945 indonesia masih tetap saja menjadi negara indonesia yang selalu mengalami defisit anggaran serta hutang hilang. Indonesia bagaikan pohon besar, berdaun lebat dan subur kelihatan dari jauh. Namun sesungguhnya jika dilihat dari dekat pohon tersebut telah dililit tumbuhan lain yang setiap hari mencari makanan pada tubuh pohon tersebut. Begitu indonesia yang sesungguhnya, terlihat besar, subur dan memiliki potensi sumber daya alam yang patut dikagumi namun defisit anggaran dan lilitan utang yang semakin  tak mengenal ujung lelahnya.

Seperti pada data Selama 10 tahun terakhir Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN)  selalu mengalami defisit. Pada tahun 2005 defisit mencapai Rp 14,4 triliun jumlah ini kemudian melonjak drastis pada APBN 2015 yang defisitnya mencapai Rp 245 triliun. Untuk 2015, defisit APBN ditetapkan 2,2 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja yang bersifat ekspansif ini dimaksudkan agar APBN dapat mengakselerasi  pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, berbeda dengan kebijakan defisit siklis yang hanya dilakukan di saat perekonomian mengalami kontraksi, kebijakan defisit yang bersifat struktural yang menetapkan defisit anggaran dalam jangka waktu tertentu, membuat stok utang pemerintah semakin menumpuk. Apalagi sejak 2012 keseimbangan primer juga sudah mengalami defisit. Dengan demikian pendapatan negara sebenarnya tidak mampu membiayai bunga utang dan cicilannya. Akibatnya, pemerintah dihadapkan pada keputusan menambah utang untuk membiayai pembangunan, belanja pegawai, maupun membayar bunga utang.

Selama ini indikator untuk menilai sehat atau tidak sehatnya posisi utang dalam suatu negara selalu merujuk pada konsensus internasional yang melihat rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi angka 60%. Dari indikator ini, Indonesia boleh dikatakan relatif aman karena tren indikator rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Rasio utang terhadap PDB yang pada 2009 sebesar 28,3% turun menjadi 25,6% pada 2014. Selain itu rasio defisit juga masih aman menurut konsesus internasional karena masih berada di bawah angka 3%.

Dari indikator tersebut, pemerintah memang tampak telah mengelola utang dengan baik. Akan tetapi, jika dilihat dari indikator lain, pengelolaan utang nasional tidak sepenuhnya aman. Selama lima tahun ke belakang, nilai nominal utang Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 utang pemerintah mencapai angka Rp 1,5 triliun angka ini kemudian terus bertambah setiap tahun hingga mencapai Rp 2,6 triliun pada 2014. Bertambahnya nilai utang negara akan menimbulkan konsekuensi terhadap penambahan bunga utang pada APBN di tahun-tahun berikutnya. Selama periode yang sama, bunga utang pemerintah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp 88,4 triliun pada 2010 hingga mencapai Rp 135 triliun pada 2014. Dalam APBN 2015, bunga utang pemerintah malah mencapai Rp 152 triliun.

Dalam teori ekonomi kondisi ini disebut dengan Fisher’s Paradox, yaitu semakin banyak cicilan pokok beserta bunga utang yang dibayar, semakin bertambah banyak pula utang yang menumpuk. Dengan bahasa yang lebih sederhana kita seperti mengikuti istilah ‘gali lobang tutup lobang’, pinjam uang untuk bayar utang.

Beberapa penyebab defisit anggran di  Indonesia ialah sebagai berikut:

1.     Korupsi

Indonesia merupakan negara yang cukup terkenal dengan kasus korupsi. Meskipun tidak termasuk dalam 10 urutan negara yang paling terkenal dengan kasus korupsinya namun indonesia masih berada pada urutan ke 68 dari 175 negara. Sebagian besar pejabat negara merupakan pelaku korupsi di tanah air, yang selalu saja mencuri uang negara yagn tidak lain adalah uang negara.

2.     penggunaan anggaran yang sangat boros

Dana anggaran yang sudah ada selama ini dimafaatkan oleh pihak pihak tertentu dengan boros. Banyak dana yang disalurkan pada kebutuhan-kebutuhan yang kurang produktif dan hanya menghabiskan dana yang ada tersebut tanpa adanya pengaruh pada perkemabangan negara

3.     subsidi yang tidak tepat sasaran

Para pemerintah indonesia saat ini banyak menerbitkan kebijakan-kebijakan yang salah satunya kebijakan memberikan subsidi pada setiap produk yang akan di belanjakan oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dikenal sangat bertjuan baik bagi masyrakat kareana dapat mengurangi harga produk yang akan dibelanjakan oleh masyarakat. Namun dari kebijakan yang dikeluarkan oleh permerintah ini seringkali tidak tepat sasaran  dan pada akhirnya hanya menghabiskan dana APBN

Beberapa cara untuk mengurangi hutang berkala

Masalah lilitan utang dan defisit anggaran mempunyai keterakitan satu sama lain. APBN yang defisit akhirnya harus ditutupi dengan berhutang. Selain itu pembayaran bunga hutang juga menjadi beban tambahan dalam belanja APBN. Untuk itu APBN harus didesain surplus dan pemerintah harus mengurangi beban utang di APBN secara berkala. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh adalah.

a.       Memaksimalkan potensi penerimaan pajak

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pajak menjadi masalah yang sering muncul dalam anggaran penerimaan negara. Selama tiga tahun terakhir misalnya pajak mencapai Rp 112 triliun. Di antara beberapa penyebabnya adalah target penerimaan pajak, yang sangat berkaitan dengan asumsi makro, ditetapkan terlalu optimis. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari target karena pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya memang lebih rendah dari yang diasumsikan. Proyeksi asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR biasanya banyak didasarkan pada keputusan politik, dan tidak bekerja sama dengan lembaga independen yang melakukan pengkajian terhadap masalah fiskal dan ekonomi. Pemerintah perlu belajar dari negara Inggris, Kanada, dan Korea Selatan dimana ahli/lembaga independen mempunyai peran strategis, untuk memberikan saran proyeksi ekonomi terhadap dampak kebijakan fiskal. Maka untuk menyelesaikan Masalah pajak perlu kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga independen dan masyarakat luas. 

b.      memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemerintah perlu lebih serius menggali potensi PNBP khususnya dari sektor non-migas. Untuk sektor pertambangan emas misalnya, tarif royalty di Indonesia yang masih 3,75%, masih relatif kecil dibanding banyak negara, seperti Ghana yang mengenakan tarif sebesar 5%, atau Rusia yang mencapai 6%. Sementara di Peru tarifnya bervariasi dari 1 sampai dengan 13%. Jika dapat memaksimalkan tarif yang lebih kompetitif tentunya penerimaan PNBP akan lebih besar. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan tambang juga wajib dilakukan agar konsisten membayar tarif royalty yang telah ditentukan oleh pemerintah.

c.       mengawasi instrumen utang.

Salah satu instrumen utang pemerintah adalah Obligasi negara, sebagian besar dari obligasi tersebut menggunakan floating rate yang sangat tergantung pada kondisi fundamental ekonomi. Salah satunya indikatornya adalah inflasi. Jika inflasi tinggi, maka imbal hasil (yield) obligasi cenderung naik karena ekspektasi investor terhadap kenaikan inflasi. Imbal hasil yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan beban anggaran.

d.      Restrukturisasi utang

Pembayaran utang pemerintah masih akan berlangsung sampai 20 tahun ke depan setidaknya jika melihat dari list jatuh tempo utang yang masih akan ada sampai dengan 2055. Pemerintah perlu merestrukturisasi utang-utangnya, yang dimaksud dengan restrukturisasi utang yaitu mengatur ulang utang terutama terkait masalah tingkat bunga utang. Agar utang Indonesia tidak semakin besar di masa depan. Selain itu pemerintah perlu kembali melakukan debt swap, yaitu pertukaran utang dengan ekuitas atau dalam mata uang lokal untuk membiayai suatu proyek atau program. Skema ini cukup menguntungkan karena upaya pengurangan utang dapat dilaksanakan sekaligus dengan upaya untuk mencapai pembangunan. pada tahun 2004 debt swap dengan pemerintah Jerman berhasil mengurangi utang pemerintah sebesar 143 juta Euro. Dalam debt swap pemerintah perlu menetapkan program prioritas seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, ataupun isu kesenjangan antar daerah.

Ketergantungan pemerintah untuk membiayai anggaran yang defisit melalui utang perlu dikurangi mulai dari sekarang agar di masa depan Indonesia tidak terbelenggu dalam bayangan utang yang tak kunjung usai. Kita semestinya tidak mewarisi generasi mendatang dengan utang yang justru menjadi beban perekonomian.

            Untuk melepaskan indonesia dari defisit anggaran yagn semakin melonjak maka indonesia perlu melakukan beberapa cara sebagai berikut:

a.       Menegakan aturan tentang korupsi. 

Penegakan aturan ini diterapkan pemberlakuan undang-undang korupsi bagi oknum yang melakukan tindakan korupsi. Transparansi antara pihak yang berkepetingan dan adanya kejujuran bagi para penegak hukum.

b.       Menggunakan dana anggaran seperlunya saja dan tidak menghambur-hamburkannya

c.       Mengalokasikan anggaran dana yang ada secara tetap sasaran.

d.      Pemberian subdisi yang tepat sasaran dan menghasilakan pengaruh yagn baik perkembangan negara.

Indonesia sekarngini sedang dipimpin oleh seorang presiden yang telah dikenal dengan keberhasilan dalam memimpin sebuah daerah di tanah jawa. Masyarakat telah memberikan kepercayaan penuh kepada beliau untuk memimpin dan mengelola negara yang sangat luas  dengan lautannya, begitu juga dengan sumber daya alamnya. Besar harapan untuk yang lebih baik semoga Indonesia  menuju arah yang diharapakan, yaitu menjadi negara besar maju dan berkembang serta bisa menjadi contoh bagi negara negara lain.